Perbaikan Tatakelola TKI Perlu Peran Aktif Pemerintah-Swasta dan Masyarakat

Malang, BNP2TKI, Kamis (30/07) – Didalam perbaikan tatakelola penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) – sejak dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan – diperlukan peran aktif dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Demikian pernyataan dari para pemberi materi lokakarya bertema “Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Penempatan dan Perlindungan TKI” yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Buruh Migran di Hotel Savana, Kota Malang, pada hari Selasa – Rabu (28 – 29 Juli 2015).

Lokakarya selama dua hari yang diikuti 60 peserta –meliputi unsur Kemenaker, BNP2TKI, Kemenlu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ILO, Konsorsium Asuransi TKI, Akademisi, Jurnalis, PPTKIS, dan LSM– itu menghadirkan narasumber antara lain Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Mediasi dan Advokasi Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, Kasubdit Kelembagaan Penempatan TKLN Kemenaker I Nyoman Darmanta, Mashudi dari Konsorsium Asuransi TKI Mitra TKI, Maxi dari PPTKIS, dan Yohanes Budi Wibawa dari Analyst Policy Institute For Migrant Workers (IWORK).

Perbaikan tatakelola didalam penempatan dan perlindungan TKI ini merupakan rencana aksi (Renaksi) dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disusun bersama 13 Kementerian/Lembaga negara terkait pelayanan TKI.

Ada 5 yang ditargetkan didalam Renaksi pembenahan tatakelola TKI, yakni (1) Pembenahan Infrastruktur Peraturan dan Dokumen Perjanjian Pengelolaan TKI; (2) Pembenahan Kualitas Kelembagaan dan Operasional PPTKIS; (3) Pembenahan Infrastruktur Pemerintah dalam Mendorong Layanan dan Perlindungan TKI; (4) Penguatan Peran Komunitas Dalam Monitoring Perlindungan TKI; (5) Pembenahan Infrastruktur Bandar Udara untuk Menunjang Perlindungan TKI.

Lalu Muhammad Iqbal dan Teguh Hendro Cahyono mengutarakan, didalam perbaikan tatakelola penempatan dan perlindungan TKI tidak mungkin hanya mengandalkan peran pemerintah. Tetapi diperlukan peranserta aktif dari swasta (dalam hal ini perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta/PPTKIS maupun Konsorsium Asuransi TKI), serta peranserta aktif dari masyarakat, akademisi, LSM pegiat peduli TKI.

Setiap warga masyarakat memiliki kebebasan bergerak, termasuk didalamnya kebebasan mendapatkan pekerjaan yang layak dan memadai. Kebebasan bergerak (juga mendapatkan pekerjaan) adalah hak setiap individu yang paling mendasar. Pemerintah tidak boleh mencegah dan (bahkan) melarangnya terhadap setiap individu untuk bekerja, termasuk menjadi TKI bekerja di luar negeri. “Tetapi pemerintah wajib hadir untuk memfasilitasi sertiap warga masyarakat yang ingin menjadi TKI bekerja ke luar negeri,” kata Teguh.

Dia menambahkan, perlunya pemerintah hadir memfasilitasi warga masyarakat yang ingin menjadi TKI bekerja ke luar negeri ini, agar keberadaannya legal dan prosedural. “Karena tanpa keterlibatan pemerintah, dapat dipastikan keberangkatan TKI ke luar negeri berpotensi unprosedural, disamping rentan dengan tindak perdagangan orang (human trafficking) maupun tindak penyelundupan orang (human smuggling),” kata Teguh.

Sedangkan Iqbal menjelaskan, terkait dengan penempatan dan perlindungan WNI/TKI yang bekerja ke luar negeri itu setidaknya terdapat lima prinsip yang patut mendapatkan pehatian serius. Pertama, bahwa kebebasan bergerak (termasuk kebebasan mendapatkan pekerjaan) merupakan hak mendasar, karenanya tidak dapat dilarang, tetapi dikelola.

Kedua, migrasi yang aman hanya dapat dicapai melalui tatakelola yang baik (governance of migration). Ketiga, pelarangan migrasi hanya dapat dilakukan secara selektif atas dasar pertimbangan perlindungan dan dalam rangka membangun tatakelola yang lebih baik. Keempat, migrasi adalah isu yang kompleks. Pemerintah tidak dapat mengelolanya sendiri. Keterlibatan multi stakeholders adalah sebuah keharusan.

“Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penempatan dan perlindungan TKI yang diangkat sebagai tema didalam lokakarya ini (maksudnya, lokakarya yang diadakan Kemenaker dan LSM Peduli Buruh Migran – red.) ini sudah sangat tepat,” tegas Iqbal.

Kelima, lanjut Iqbal, negara asal, tujuan, dan transit, juga memiliki tanggungjawab yang sama didalam tatakelola migrasi.

Iqbal menyebutkan, didalam catatan Kemenlu bahwa saat ini terdapat 4 jutaan lebih WNI di luar negeri, kemudian 2,7 jutaan di antaranya TKI. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah TKI lebih besar lagi jika ditambah dengan TKI non-prosedural dan overstayers (melebihi izin tinggal).

Peran BNP2TKI

Teguh mengatakan, terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, bahwa peran atau tugas dari BNP2TKI adalah pelayanan penempatan TKI antarpemerintah kedua negara (Government to Government/G to G) dan penempatan antarpemerintah dengan pengguna (Government to Privat/G to P), serta pelayanan koordinasi dan pengawasan.

Mengenai penempatan TKI dengan skema G to G dan G to P ini, sebut Teguh, bukan merupakan keinginan dari pemerintah Indonesia. Melainkan merupakan permintaan dari pihak pemerintah negara tujuan penempatan –seperti Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Jepang– maupun permintaan pihak pengguna. “Sedangkan penempatan TKI dengan skema Private to Private (P to P) ditangangi pihak swasta, yakni PPTKIS,” kata Teguh menambahkan.

Selain itu, lanjut Teguh, pelayanan dari BNP2TKI adalah memfasilitasi dan memproses penempatan TKI ke luar negeri melalui skema penempatan oleh perusahaan (non-PPTKIS) untuk kepentingan sendiri. Kemudian penempatan TKI Mandiri. “Intinya pemerintah selalu hadir didalam setiap event terkait pelayanan penempatan dan perlindungan TKI,” kata Teguh.

Masih kata Teguh, untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat utamanya calon TKI/TKI dan keluarga TKI, BNP2TKI telah mendirikan unit pelaksana teknis di daerah-daerah kantong TKI di seluruh Indonesia, seperti Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) dan Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (LP3TKI) yang berlokasi di ibukota provinsi. Untuk di tingkat karesidenan dan kabupaten/kota dan daerah-daerah tertentu, didirikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI).

“Didirikannya P4TKI ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat. Calon TKI/TKI yang mengurus dokumen ketenagakerjaan dan dokumen terkait lainnya tidak perlu datang jauh-jauh ke ibukota provinsi, tetapi cukup datang ke P4TKI terdekat dari domisilinya,” kata Teguh memungkasi penjelasannya.***(Humas-LP3TKI Surabaya/IB)

30 Juli 2015 14:25 WIB

Foto: Jadi Narasumber Lokakarya di Malang: Direktur Mediasi dan Advokasi Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono menjadi narasumber di Lokakarya “Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Penempatan dan Perlindungan TKI” di Malang, Rabu (29/07) – (Foto : Dok. Peduli Buruh Migran)

Leave a Reply