Pemerintah Akan Terus Pulangkan TKI Bermasalah

Indo Suara – Pemerintah terus melakukan langkah pemulangan terhadap 1,8 juta buruh migran bermasalah. Rabu (24/12), ratusan buruh migran dari Jawa Timur yang bekerja di Malaysia, tiba di Lanudal Juanda, Surabaya dengan menggunakan pesawat Hercules.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hingga saat ini sudah sekitar 2015 buruh migran bermasalah yang berhasil dipulangkan dari Malaysia. Mereka tersebar di berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, NTT, NTB serta beberapa daerah lainnya. Untuk Jawa Timur sendiri sudah ada 122 buruh migran bermasalah yang dipulangkan.

Khofifah menambahkan, penarikan buruh migran yang bermasalah itu karena mereka telah melewati ijin tinggal dan kelengkapan dokumen. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan buruh pabrik. Selain itu, mereka juga terjebak oleh keberadaan PPTKIS yang bermasalah.

Penanganan dan pemulangan buruh migran yang bermasalah ini, membuat BNP2TKI, Kemenaker dan Kementrian Sosial, Kementrian Luar Negeri dan TNI AU saling berbagi peran. Pemulangan akan terus dilakukan secara bertahap hingga mencapai jumlah 1,8 juta di akhir tahun 2015.  “ Kita akan terus lakukan pemulangan dan bekerjasama dengan sejumlah pihak, terutama dinas di daerah,” ujar Khofifah.

Dalam proses pemulangan ini, buruh migran untuk sementara akan ditampung di rumah perlindungan trauma centre. Sedangkan, untuk mereka yang tinggal di daerah yang bisa dijangkau dengan mudah seperti Jawa Timur, langsung dipulangkan ke daerah asal.

Koordinator Lembaga Peduli Buruh Migran Lily Jatmiko Kusnadi mengapresiasi pemulangan buruh migran ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Hercules, karena selama ini pemulangan dengan kapal laut rentan dengan trafficking. Lily juga meminta kepada pemerintah agar menyiapkan fase pemulihan dan pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan juga harus disiapkan, caranya adalah dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

Menurut Lily, pemulangan buruh migran bermasalah juga tidak akan menyelesaikan persoalan selama kebijakan pemerintah belum ada perubahan yang benar-benar signifikan. Apalagi selama ini kontrol serta monitoring, serta satgas untuk buruh migrant yang dibentuk ditingkat propinsi tidak berjalan maksimal.

Keberadaan PP tahun 2013 pengganti Kepres 106 tahun 2004 tentang pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) juga perlu dicermati agar tidak ada tumpang tindih atau ada perebutan “wilayah” dalam melakukan pemulangan.

“ Pemulangan itu baik, tapi belum bisa menyelesaikan persoalan. Instansi terkait harus paham dan tahu tentang tugas dan fungsi pokoknya masing-masing. Kementrian Sosial harusnya melakukan tugasnya setelah para buruh migran yang bermasalah ini sudah sampai di kampung halaman,” ujar Lily.

Lily berharap pemerintah menyiapkan pemberdayaan ekonomi kepada buruh migran yang dipulangkan ini. Terlebih lagi dalam membangun sumber daya manusia mereka, termasuk melakukan pelatihan dan menyiapkan sarana prasarana demi kemandirian buruh migran yang bersangkutan.  (yw)

25 Dec 2014
Penulis: indosuara team

Comments
  1. Ace Maxs

Leave a Reply