Mabes Polri: Kasus TKI Belum Berhenti

Kasus PT. Malindo Terus Diusut

JAKARTA, TIMEX-Pihak Markas Besar Polri menegaskan kasus dugaan tindak pidana penjualan manusia yang dilakukan PT. Malindo Mitra Perkasa belum berakhir. Bahkan kasus yang sempat menghebohkan publik, yakni penanganan 52 calon TKI ilegal oleh PT. MMP tersebut belum dihentikan secara total. Pasalnya, kasus tersebut dialihkan ke kasus dugaan pidana yang sama dilakukan oleh PT. MMP dan sekarang dilidik Polres Kupang Kota.

“Untuk efisiensi, karena kasus itu perusahaannya PT. Malindo Mitra Perkasa itu kan sedang disidik oleh Polres Kupang Kota juga. Atas laporan BNP2TKI. Karena pelakunya sama yang sedang disidik oleh Polres Kupang Kota itu, maka kita fokus untuk proses di Kupang Kota itu,” kata Kasubdit III Dirtipidum Bareskrim Polri, Kombes Pol Agung Wibowo saat dikonfirmasi Timor Express (Fajar Media Center), Kamis (4/9) di Jakarta.

Masih menurut Kombes Pol Agung, kasus yang diadukan Brigpol Rudy Soik itu tidak mungkin dilanjutkan lagi karena sudah lama dan barang bukti sudah hilang semua. Sehingga sementara tidak dilanjutkan kasus yang sebelumnya ditangani oleh Krimsus Polda NTT tersebut.

Alasannya, selain korban-korbannya sudah pulang, ada yang mungkin sudah di Malaysia. Bahkan berkas-berkasnya pun sudah tidak ada.

“Jadi kasus dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT. Malindo itu kita alihkan ke kasus yang ditangani oleh Polres Kupang Kota. Itu yang kita asistensi ke sana. Dimana masih hangat, barang buktinya jelas, saksinya juga ada. Itu yang sudah saya arahkan penyidik di Jakarta,” timpalnya lagi.

Agung juga meminta peran semua elemen masyarakat untuk mengawal proses kasus yang sedang ditangani Polres Kupang Kota tersebut. Sehingga dapat mengungkap hingga tuntas. “Sementara untuk dugaan pelanggaran etik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu, masih sementara diproses di kepolisian sana (Polda NTT-red),” sambungnya.

Masih menurut dia, terkait dugaan adanya bekingan dari aparat kepada perusahaan dimaksud, Agung mengatakan kalaupun ada, itu secara perorangan, bukan institusi. Dan sesuai perintah Kapolri, jika terbukti, semua akan diproses secara aturan.

Dukungan Kepada Rudy Soik Terus Meluas

Sementara, dukungan terhadap perjuangan Brigpol Rudy Soik untuk membongkar mafia perdagangan manusia di provinsi NTT terus meluas. Kali ini datang dari sejumlah aktivis anti perdagangan manusia dan para pendamping korban trafficking yang selama ini bekerja secara nasional dan tersebar di berbagai daerah.

Mereka terdiri dari Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM), Migrant Care, Vivat Indonesia, Peduli Buruh Migran, Institut Perempuan, Good Shepherd Services for Women and Children (GSSWC), JPIC FMM, Mahasiswa Kelompok Cipayung. Dan sejumlah praktisi peduli buruh migran yang telah menyepakati terbentuknya Jaringan Perlindungan Buruh Migran dan Antiperdagangan Manusia (JPBMAP) yang telah menggelar brapat koordinasi, Rabu (3/9) lalu di Jakarta. Kelompak tersebut menyerukan agar para penegak hukum dalam hal ini polisi untuk bertindak profesional dalam menyikapi kasus perdagangan manusia di NTT.

“Mendorong Mabes Polri untuk terus profesional, membuka, dan menindaklanjuti gelar kasus terkait dengan pembiaran oleh pimpinan Polda NTT sehingga menghentikan penyelidikan terhadap 26 dari 52 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang direkrut oleh PT.Malindo Mitra Perkasa (MMP). Pengungkapan gelar kasus dan tindak lanjutnya menjadi bagian penting dalam memberantas praktik perdagangan manusia dan sekaligus mengangkat citra Polri dan pemerintah,” tandas Koordinator Pokja MPM, Gabriel Sola kepada Timor Express (fajar Media Center), Kamis (4/9).

“Kami yang tergabung dalam Jaringan Perlindungan Buruh Migran dan Antiperdagangan Manusia (JPBMAP) adalah Paul Rahmat SVD (VIVAT Indonesia), Gaby G. Sola (Pokja MPM), Heriyanto (Pokja MPM), Bariyah (Migrant Care), Sr. Lia RGS (CSSWC), Sr. Magda FMM (JPIC FMM), Lily (Peduli Buruh Migran), Valentina Sagala (Institut Perempuan), Marsel Gunas/Tomy -Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI),” sambung Geby.

Terkait polemik yang terjadi di lingkup polda NTT yang berupaya menghilangkan kasus tersebut atau mengkriminalisasi Brigpol Rudy Soik, Geby meminta kepada Kapolri untuk menindak tegas para petinggi di Polda NTT yang diduga kuat sebagai dalang dari mafia perdagangan manusia di NTT.

“Kita desak Kapolri agar segera copot Dirkrimsus dan Dirkrimum Polda NTT. Karena semua sudah terbuka di depan masyarakat bahwa oknum-oknum itu yang diduga kuat sebagai aktor intelektualnya,” tandas Gby lagi. (cel/fmc/boy)

5 September 2014

Foto: Change.org

Leave a Reply