TKI Divonis Pancung Bertambah, Keseriusan Pemerintah Ditagih

Butuh Lobi Tingkat Tinggi Agar Dendanya Bisa Berkurang

RMOL. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Buruh Migran mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak menjadi sapi perah dari kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Satinah yang menunggu vonis pancung di Arab Saudi. Untuk itu, diperlukan lobi tingkat tinggi antar pimpinan kedua negara guna menghindari vonis tersebut.

Aktivis LSM Peduli Buruh Migran, Lily Pujiati menyatakan, Indonesia akan menjadi sapi perah bagi keluarga korban, jika besaran uang diyat atau uang pengampunan tidak dinegosiasi antar pimpinan kedua negara. Seperti diketahui, pihak keluarga korban bersikeras menetapkan uang diyat sebesar 7 juta real atau sekitar Rp 21 miliar.

“Awalnya keluarga korban meminta uang diyat sebesar 15 juta real, lalu turun menjadi 10 juta real, dan terakhir mandek 7 juta real. Apakah harus seperti ini terus menerus? Kalau membayar, berarti Indonesia mengakui kalau warganya yang melakukan kesalahan ini semua. Ini akibat dari pemerintah terlalu lambat dalam proses penanganan TKI,” katanya ketika dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, pihak korban seperti ingin memeras Indonesia dengan pengenaan uang diyat. Seharusnya, besaran uang tersebut masih bisa dibicarakan lagi oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa ditekan atau dirugikan.

Lily khawatir, apabila permintaan tersebut dipenuhi, pihak keluarga korban akan meminta bayaran yang lebih besar dari saat ini. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah melakukan lobi ke Kerajaan Arab untuk bisa mendapatkan ampunan dari bekas majikan Satinah.

“Untuk membayar diyat sebesar Rp 21 miliar memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, meskipun negosiasinya selalu berjalan dengan alot. Tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah untuk menyelamatkan warganya yang sedang berjuang menunggu kepastian hukum di negeri orang,” tegasnya.

Koordinator Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Iweng Karsiwen mengatakan, saat ini ada sekitar 48 buruh migran Indonesia yang sudah divonis hukum pancung di Arab. Untuk itu, pemerintah harus menyusun langkah strategis untuk menyelesaikan kasus hukuman mati itu secara menyeluruh.

“Antar negara pastinya punya kewenangan untuk langkah diplomasi. Jadi 48 kasus ini diselesaikan sekaligus. Sama halnya hari ini ada keluarga Siti dari Madura, Karni dari Brebes Jawa Tengah dan Tuti Tursilawati juga kan dihukum pancung. Cuma kami belum tahu kapan waktu eksekusinya,” terangnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Michael Tene mengklaim, pihaknya terus bekerja keras untuk menyelamatkan Satinah dari hukuman pancung. Salah satunya dengan melakukan pendekatan dengan keluarga korban. Diharapkan, bisa merubah keputusan besaran uang diyat yang diminta kepada Pemerintah Indonesia.

Dengan mengerahkan pengacara yang sudah disiapkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Sehingga, meskipun dijatuhi hukuman mati. Peluang Satinah untuk lolos dari jeratan hukuman mati tetap terbuka jika mendapatkan persetujuan korban.

Tene menjelaskan, pihakya membantah bahwa Pemerintah  bertindak pasif dalam upayanya menyelamatkan nyawa Satinah. Semua prosesnya masih berlangsung, saat ini Pemerintah sudah menyiapkan dana sebanyak 4 juta real, atau Rp 12,4 miliar. Uang tersebut sudah dititipkan ke pengadilan setempat di Arab Saudi.

“Ini juga bentuk keseriusian dari pemerintah utnuk membayayrkan uang diyat. Selain itu, kami juga memberikan perhatian kepada keluarga satinah. Dengan memberikan fasilitas keluarganya untuk ke Arab Saudi menjenguk Satinah. Sudah dilakukan 3 kali. Yaitu pada Desember 2012, Juli 2013 dan terakhir Januari 2014,” tandasnya.

TKI Satinah binti Jumadi Ahmad, TKI asal Semarang, Jawa Tengah, ditetapkan bersalah oleh pemerintah Arab Saudi, atas pembunuhan majikan perempuannya Nura Al Gharib di wilayah Gaseem Arab Saudi. Satinah juga dinyatakan melakukan pencurian uang sebesar 37.970 riyal atau Rp 100 juta lebih pada Juni 2007 lalu.

Dari perbuatannya tersebut, Satinah akan dihukum mati di Arab Saudi pada 12 April mendatang. Untuk membatalkan hukuman mati tersebut, Satinah harus membayar uang diyat sebesar Rp 21 miliar. Pembayaran diyat paling lambat pada 3 April mendatang.

24 Maret 2014

Foto: Change.org

Leave a Reply