BNP2TKI Diusulkan Jadi Komisi Perlindungan TKI

RMOL. Koordinator LSM Peduli Buruh Migran, Lily Jatmiko Kusnadi pun mendukung wacana pengevaluasian tersebut. Hanya saja dia meminta, agar evaluasi tidak hanya dilakukan kepada BNP2TKI. Tetapi, juga semua pihak yang terlibat urusan TKI.

“Kemenakertrans, Angkasa Pura, dan pihak keamanan bandara (TNI/Polri) juga harus dievaluasi. Sebab tidak mungkin, sebagai pihak terkait, selama ini mereka semua tidak tahu terjadinya aksi pemerasaan terhadap para TKI. Ini bukan kasus baru loh,” kata dia.

Tak hanya itu, Lily pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di bandara. Menurut dia, KPK juga harus melakukan sidak ke kantor-kantor keimigrasian. Sebab masalah dokumen di negara tujuan, bermula dari situ.

“Masalah keimigrasian ini biasannya luput dari perhatian. Saat terjadinnya kasus kekerasan terhadap TKI pun tidak di sorot. Padahal kalau ada dokumen penting yang bermasalah seharusnya bisa diketahui di imigrasi, saat mereka urus paspor,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BNP2TKI Gatot Abdulah Masyur dalam rilis yang dilayangkan kepada Rakyat Merdeka mengakui, sebagian kesalahan tersebut merupakan tanggungjawab pihaknya. Karena kewenangan soal TKI sebagian berada di BNP2TKI. Namun, kenyataan di lapangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yng berlaku.

“Misalnnya soal keamanan dimana kewenangannya ada pada otoritas bandara dan kepolisian. Tugas BNP2TKI adalah berkerjasama dengan mereka, guna menjamin pelayanan yang baik bagi kepulangan TKI,” tuturnya.

Gatot pun mengakui, perlunya dilakukan perbaikan tata kelola keberangkatan dan kepulangan TKI di Bandara. Di masa depan, kepulangan dan keberangkatan TKI harus dilakukan secara terpadu oleh semua pihak.

10 Agustus 2014

Foto: Twitter @BNP2TKI_

Leave a Reply