BNP2TKI Masih Lemot Benahi Masalah TKI

PRT Di Bawah Umur Diincar Sindikat

RMOL – Langkah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang baru mensosialisasikan soal tenaga kerja Indonesia (TKI) prosedural mendapat kritikan dari aktivis buruh. Pasalnya, langkah BNP2TKI ini dinilai terlambat.

“Kasusnya sudah banyak, tapi baru bergerak sekarang. Kemana saja mereka selama ini. Telat tahu,” sindir Koordinator Peduli Buruh Migran, Lily Jatmiko Kusnadi ketika dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Lily mengemukakan, sudah lama diketahui kalau permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri terutama pekerja rumah tangga (PRT) sebagian besar bermasalah sebelum ada pemberangkatan. Saat itulah, pemalsuan data kependudukan, usia, hingga riwayat kesehatan marak terjadi.

“Berbagai kecurangan semacam itu bisa lolos karena pengawasan pemerintah lemah. Ada praktik korupsi yang dilakukan oknum dan tak ada tindakan tegas dari pemerintah kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab,” katanya.

Ia menambahkan, pekerja di bawah umur lebih tertarik mengadu nasib di luar negeri. Padahal, pendidikannya masih rendah. Informasi tentang hak yang didapatnya juga masih minim, sehingga hal tersebut menjadi target sindikat perdagangan manusia.

“Mereka jadi korban karena tidak tahu hak-haknya. Apalagi, keuntungan yang didapat dari bisnis ini menggiurkan,” ujarnya. Menurut dia, ada tiga pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya terhadap maraknya kasus TKI. Pertama, PJTKI atau agen penyalur tenaga kerja yang merekrut tenaga kerja di bawah umur.

Kedua, BNP2TKI yang berwenang memberangkatkan calon TKI untuk bekerja di luar negeri. Ketiga, kepala desa asal calon TKI. “Kepala desa itu kan ikut memberikan rekomendasi kepada para calo TKI. Jadi, dia harus bertanggung jawab juga,” tegasnya.

Untuk mencegah kasus TKI bermasalah, Juru Bicara Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Iweng Karsiwen meminta pemerintah lebih serius melakukan penegakan hukum. Pemerintah diminta memberikan hukuman maksimal agar para pelaku sindikat perdagangan manusia ini jera.

Sebelumnnya BNP2TKI gencar melakukan sosialisasi penempatan TKI prosedural (legal). Sosialisasi penempatan TKI prosedural ini, lanjutnya, sudah dilakukan di daerah kantong-kantong TKI. Yang terakhir dilaksanakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. “Penempatan TKI prosedural ini penting untuk mencegah tindak perdagangan manusia (human trafficking) dengan modus penempatan TKI ke luar negeri,” kata Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur.

19 Mei 2014

Foto: harianterbit.com

Leave a Reply