9 Rekomendasi Tangani BMI yang Terancam Hukum Mati di Arab Saudi

JAKARTA— Rapat Kordinator  Penanganan  kasus  WNI/TKI   yang terancam  hukuman mati yang digelar oleh Direktorat  Perlindungan WNI dan BHI  Dirjen Protokoler  Kementerian Luar Negeri  akhirnya menghasilkan sembilan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi  kerangka acuan penangan  para Buruh Migran Indonesia  (BMI ) yang   kini tengah menghadapi  ancaman  hukuman  mati di Arab Saudi.
Catatan  Direktorat Perlindungan  WNI,  kini ada 38  TKI  di Arab Saudi yang kini tengah  terancam hukuman  mati.  Satuan tugas [Satgas)  penanganan  TKI  yang  terancam  hukuman mati, hingga kini masih melakukan upaya  advokasi dan penyelesaian   dengan beragam cara.
Salah satu  cara penyelesaian  yang  kini digunakan  pemerintah adalah  melakukan pembayaran diyat kepada  ahli waris keluarga korban.  Pembayaran diyat tersebut  dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Arab Saudi .
Menurut Tatang Budie Utama  Razak, Direktur Perlindungan  WNI Dan BHI Kemenlu,  besaran diyat ini yang kerap menjadi  masalah karena  nilainya  terus naik. “ Nilai Diyat ini  bisa unlimited.  Tergantung permintaan ahli waris  keluarga korban. Itu memang  hukum di Saudi, “  ujar Tatang  Jumat [ 15/3).
      Tatang menilai    perlu ketegasan dan format soal jelas  tentang   diyat. Hal ini  mengingat disisi lain, pemerintah juga tidak ingin  ada warganegaranya  yang  dihukum mati  oleh negara  lain. Namun,  disisi lain,  uang  yang dipakai diyat adalah uang rakyat.  “Perlu payung dan kesepakatan  legalitas yang  jelas.  Apa  dari APBN?  Apa  harus ada jumlah maksimal atau kualifikasi kasus. Ini kan uang rakyat “  papar nya.
      Rapat Kordinasi yang berlangsung tanggal 14-15 Maret  tersebut   dihadiri oleh  beragam kalangan.  Mulai  dari  kementerian  dan instansi terkait , akademisi serta  dan kelompok  masyarakat.   Kesembilan  rekomendasi  yang  dihasilkan tersebut adalah :
     
      1. Perlindungan  WNI /TKI di LN adalah amanat konstitusi yang  harus dijalankan oleh negara. Upaya  perlindungan   terhadap WN/ TKI  yang terancam  hukuman  mati perlu mendapat  perhatian yagn  lebih serius  dari pemerintah  dan tidak bisa lagi dilakukan  secara  ad hoc  tetapi membutuhkan  pembagian kerja  yang  jelas diantara kementerian maupun institusi terkait.  Baik di  pusat, daerah  maupun perwakilan  RI di luar negeri.
      2. Upaya pembebasan  bagi  WNI/ TKI yang  terancam hukuman mati  di Arab Saudi perlu  dilakukan upaya  upaya kompresnsif   yang didasarkan  pada  pendekatan budaya setempat. Selain melalui  jalur jalur diplomasi  formal dan  upaya hukum  yang  telah ada. Perlu penguatan melalui pendekatan informal. Upaya ini  juga dilakukan  mengac u  pada konvensi  internasional yang telah  diratifikasi  oleh kedua negara.
      3. Demi  perlindungan terutama mengingat kerentanan persoalan tenaga  kerja  migran sector domestic maka dibutuhkan  langkah langkah strategis dan terencana  untuk  melakukan  edukasi terhadap TKI  di berbagai daearah  dengan melibatkan  komponen masyarakat  sipil  dan akademisi.
      4. Salah  satu akar persoalan  yang  dihadapi  oleh TKi di luar negeri  antara lain disebabkan  oleh pengiriman  TKI  yang  tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perlu diambil  tindakan hukum  yang tegas dan transparan kepada semua  pelaku  penempatan  TKI. Baik individu, PPTKIS maupun oknum pemangku otoritas.
      5. Untuk  mengatasi persoalan  TKI  di luar negeri  yang selama ini  menjadi  masalah yang cukup krusial , perlu menyusun  suatu Road map, Grand Design dan  master Plan dalam menentukan  penempatan dan perlindungan  TKI ke luar negeri.
      6. Upaya pembebasan TKI  dari  eksekusi  hukuman mati  harus dilakukan secara maksimal ,termasuk  jika harus membayar  uang diyat dan memastikan  bahwa TKI tersebut  bebas secara mutlak  tanpa adanya tuntutan  hukuman tambahan . Baik  hirabah maupun ta’dzir.
      7. Dalam hal pembayaran uang diyat  sebagai syarat pemebasan  TKI yang terancam hukuman mati  karena  qhisas,  perlu ada keputusan politik  jika diyat yang dikeluarkan  menggunakan uang  rakyat.  Namun demikian perlu dilakukan  melalui dan dana  yang digalang  masyarakat  maupun dari PPTKIS dengan mengedepankan  prinsip  transparansi dan akuntabilitas.
      8. Bagi TKI  yang  saat ini bekerja di Arab Saudi , Pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan  dan pendataan  secara khusus.  Apabila dianggap perlu, pemerintah  dapat  memulangkan  TKI yang  telah menyelesaikan  masa  kerjanya.

9. Keseluruhan  butir rekomendasi   yang terkait dalaqm  upaya perlindungan TKI  agar diupayakan masuk pada revisi  UU No 39 Tahun 2004 Tentang PTKLN. (Jan)

Leave a Reply