Hentikan Stigmatisasi terhadap PRT Migran, Lindungi Hak-Hak Mereka!

(Keprihatinan atas Cara Pandang Pejabat Publik yang Mendiskriminasi & Menstigma PRT Migran)

1. Pendahuluan Di tengah lemahnya kinerja pemerintah dalam melindungi hak-hak Buruh Migran – PRT migran, rakyat Indonesia berulang kali dihadapkan dengan pernyataan para pejabat publik yang mendiskriminasi dan menstigma PRT migran. Sikap ini diperparah dengan arogransi mereka yang tidak pernah menyatakan permintaan maaf secara resmi dan terbuka walaupun berbagai protes dan kecaman telah dilontarkan PRT migran, keluarganya, dan masyarakat sipil pemerhati hak-hak PRT migran. Dalam catatan kami, beberapa pernyataan dan tindakan diskrminasi & stigamtisasi tersebut antara lain dilakukan oleh:

1) Ketua DPR RI (Marzuki Alie) menyampaikan secara terbuka kepada publik dalam diskusi yang digelar ‘Harian Kompas’ di Plaza Senayan, Jakarta pada 26 Februari 2011 menyampaikan hal-hal berikut:1) Pertama, “Ada yang tidak bisa membedakan cairan setrika. Akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikannya marah. Wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu.” Kedua, “Alhasil, dengan buruknya kualitas PRT ini membuat citra Indonesia tercoreng. Indonesia terkesan negara sangat miskin. Dampaknya, pegawai profesional dari Indonesia dibedakan standar gajnya dengan pekerja profesional negara lain.” Ketiga, “Saya setuju hentikan TKW PRT untuk sementara waktu. PRT sebaiknya tidak kita kirim karena memalukan. Sebaiknya dihentikan.”

2) Para Dubes dan diplomat yang dalam pertemuan saat Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI, sebagaimana dikemukakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik, berikut ini;2) Pertama, bahwa banyak Duta Besar Indonesia menganggap TKW sektor informal alias pembantu rumah tangga telah merusak citra Indonesia. Kedua, bahwa Keberadaan TKW sektor informal telah merusak image tentang Indonesia, ini pandangan yang mengkristal dari sejumlah dubes yang banyak penempatan TKW sektor informal. Ketiga, para Dubes mengeluhkan capeknya mengurus TKW informal tersebut. Bahwa Keberadaan TKW informal disebut sangat menganggu tugas mereka. Mereka mengeluhkan bahwa bukan saja tugas mereka jadi tersibukkan urusan penanganan masalah, tapi kondisi ini sedang mengganggu posisi dan peran diplomatik mereka. Pada saat menyampaikan laporannya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik juga menyampaikan bahwa para dubes dan Komisi I DPR sepakat bahwa para TKW ini hanya bisa merepotkan dan secara politik, keberadaan TKW ini sangat merugikan citra negara di tengah upaya penguatan peran politik dan ekonomi Indonesia di kawasan tersebut.

3) Kepala BNP2TKI dan Mennakertrans yang berulangkali di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa penempatan Pekerja Migran Informal termasuk PRT Migran akan dibatasi dan dihentikan. Pernyataan ini kemudian berujung pada sebuah Roadmap bahwa pada tahun 2017, Indonesia tidak lagi menempatkan Pekerja Migran Informal, termasuk PRT Migran, ke Luar Negeri.

4) Ketua SATGAS Penanganan Kasus WNI/TNI yang terancam Hukuman Mati (SATGAS TKI), Maftuh Basyuni, pada 29 Mei 2012 pada acara ‘Sosialisasi SATGAS TKI tentang Penyempurnaan Proses Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia’ yang diselenggarakan SATGAS TKI di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam pernyataan penutup (Closing Statement) kegiatan tersebut Ketua SATGAS TKI menyatakan bahwa kekerasan yang dialami pekerja migran banyak terjadi karena bersumber dari sikap dan perilaku pekerja migran itu sendiri, khususnya pekerja migran perempuan, antara lain  bersikap genit, nakal, dan melakukan pergaulan bebas selama di luar negeri.

2. Tak Mampu Melindungi, Buruh Migran, PRT Migran yang Disalahkan Semakin terbukanya ruang eksploitasi dan pengambilalihan sumber-sumber kehidupan perempuan, telah menempatkan banyak perempuan tidak punya pilihan lain kecuali bekerja ke luar negeri sebagai PRT Migran. PRT Migran adalah manusia yang dalam dirinya melekat martabat kemanusiaan sehingga memiliki hak asasi yang tak bisa dilanggar siapapun dengan alasan apapun di manapun. Terlebih, sejak 12 April 2012, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Migran 1990. Bagian II pasal 7 Konvensi ini mewajibkan negara untuk menghormati dan memastikan bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya agar memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.

Perlindungan hak-hak Buruh Migran – PRT Migran terutama merupakan tanggung jawab pemerintah dan DPR. Berbagai pernyataan merendahkan dari para pejabat pemerintah dan DPR justru menunjukan ketidakmampuan mereka dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Fakta yang terjadi selama ini PRT migran sering dilanggar hak-hak normatifnya dalam bekerja seperti: upah, libur mingguan, jaminan sosial, pendidikan pelatihan, kebebasan berkomunikasi, bersosialisasi, berorganisasi, rentan mengalami kriminalisasi dan ancaman hukuman mati serta bekerja tanpa kepastian hukum.

Paradigma komodifikasi dalam sistem migrasi Indonesia tidak pernah dievaluasi secara serius, walaupun telah banyak fakta ketidakadilan dan pelanggaran HAM bagi Pekerja Migran Perempuan. Ratifikasi Konvensi Migran 1990 belum diiringi proses revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) dan pembahasan RUU Perlindungan PRT ke arah yang lebih melindungi hak-hak PRT Migran. Alih-alih meningkatkan kinerja, kegagalan dalam mengemban tugas secara optimal justru dilampiaskan dengan menstigma PRT migran.

Kami memandang bahwa sikap menyalahkan, menstigma PRT migran seperti ini jika tidak segera dihentikan akan meningkatkan kerentanan PRT migran pada berbagai ketidakadilan lain seperti diskriminasi, kekerasan, bahkan pembatasan hak atas kerja layak mereka. Sikap diskriminatif, patriarkhis, bias kelas, dan sikap abai para pejabat tersebutlah yang membuat PRT Migran semakin rentan mengalami kekerasan dan berbagai pelanggaran atas hak-haknya. Hal ini jelas menunjukan kelemahan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 dan Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 mengenai Pekerja Migran Perempuan yang dikeluarkan Komite CEDAW tahun 2008.

Pengakuan bahwa PRT adalah Pekerja telah diakomodir Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT. Indonesia, sebagai salah satu Negara asal PRT migran terbesar, semestinya melihat Konvensi tersebut sebagai ruang dan momentum tepat untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan hak-hak PRT dan PRT Migran dengan meratifikasi Konvensi tersebut. Perubahan paradigma dalam memandang PRT juga perlu ditunjukkan dengan disediakannya payung hukum untuk meilindungi PRT dalam bentuk UU Perlindungan PRT. Desakan agar pemerintah Negara tujuan bekerja PRT Migran Indonesia melindungi hak-hak mereka perlu diiringi dengan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak PRT di dalam negeri.

3. Tuntutan Politik Atas situasi tersebut, kami menuntut:

1. Seluruh Pejabat Pemerintah dan DPR segera menghentikan tindakan dan pernyataan yang mendiskriminasi dan menstigma PRT migran. Para pejabat Publik yang telah memberi pernyataan yang merendahkan dan memberi pelabelan negatif terhadap PRT migrant harus segera meminta maaf secara resmi dan terbuka kepada PRT migrant dan keluarganya.

2. Presiden bertindak tegas, berlaku adil dan menunjukan komitmen menghapuskan diskriminasi terhadap PRT Migran antara lain dengan mengevaluasi kinerja para pejabat pemerintah yang telah gagal melindungi hak-hak PRT Migran serta mengevaluasi Road Map pemerintah mengenai penghentian Penempatan Pekerja Migran Informal, termasuk PRT migran pada 2017 dan melakukan langkah percepatan ratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak PRT

3. DPR membahas pengesahan Revisi UU PPTKILN berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya

4. DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

5. PRT migran dan keluarganya serta masyarakat sipil dilibatkan dalam seluruh proses dan substansi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Perlindungan Buruh Migran – PRT migran secara transparan dan partisipatif.

Jakarta, 25 Juni 2012,

1) Sebagaimana diberitakan Detiknews, 26 Februari 2011.
2) Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dubes RI dan para diplomat RI – khususnya di negara tujuan PRT Migran – dalam Laporan mereka ke Komisi I DPR RI sebagaimana diberitakan Detiknews, Jum’at, 4 Nopember 2011.

Solidaritas Perempuan, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Institut KAPAL Perempuan, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, Peduli Buruh Migran, FSPSI Reformasi, Human Rights Working Group (HRWG), Institut ECOSOC, IWORK, CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), JALA PRT, Jaringan Advokasi Revisi UU PPTKILN (JARI PPTKILN), Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARRAK ’90), Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO)

Kontak Person: Lily Pujiati (Peduli Buruh Migran):081387385506, Nurus S. Mufidah (JARI PPTKILN):087775194037, Thaufiek Zulbahary (Solidaritas Perempuan): 08121934205, Yohana (KAPAL Perempuan):081382887689, Pratiwi Febry (LBH Jakarta): 081387400670

Leave a Reply