Pernyataan bersama atas pernyataan Ketua Satgas TKI yang tidak mencerminkan penghormatan hak-hak pekerja migran perempuan

Pada tanggal 29 Mei 2012, berlangsung acara Sosialisasi SATGAS Penanganan Kasus WNI/TNI yang terancam Hukuman Mati (SATGAS TKI) tentang Penyempurnaan Proses Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang diselenggarakan oleh SATGAS TKI di Hotel Borobudur.

Sosialisasi ini menghadirkan para narasumber yang menyampaikan paparannya. Dari juru bicara SATGAS TKI, Humprey Jemat menyampaikan prestasi selama ini bahwa Dari 312 kasus ancaman hukuman mati terhadap WNI 72 kasus berhasil dibatalkan eksekusinya. Juru bicara dalam hal ini Humprey Djemat juga menyampaika bahwa menjadi anggota SATGAS salah satunya harus punya empatui terhadap persoalan pekerja migran. Narasumber lain yaitu Nasarudin Umar menyampaikan bahwa perlu pendekatan khusus dalam penanganan kasus hukuman mati bagi buruh migran termasuk pendekatan gender untuk mengatasi ketimpangan relasi gender yang dialami oleh pekerja migran perempuan. Sebagai contoh kekerasan seksual terjadi kepada perempuan karena adanya relasi kuasa yang timpang (power relations) bukan karena pakaiannya.

Namun sayang sekali, paparan-paparan narasumber tersebut dicederai oleh pernyataan penutup (Closing Statement) dari Ketua SATGAS , M. Maftuh Basyuni yang menyinggung dan melukai perjuangan penegakan hak-hak pekerja migran yang menjadi perhatian kami. Ketua SATGAS TKI pada saat itu menyampaikan bahwa kekerasan yang dialami pekerja migran banyak terjadi karena bersumber dari sikap dan perilaku pekerja migrant itu sendiri, khususnya pekerja migrant perempuan antara lain bersikap genit, nakal, dan melakukan pergaulan bebas selama di luar negeri. Pernyataan Ketua SATGAS TKI juga menstigma Pekerja migrant perempuan dengan menyatakan bahwa Pekerja Migran Perempuan yang pulang ke Indonesia dengan membawa anak yang berwajah lebih mirip dengan orang Pakistan dan Bangladesh yang merupakan akibat pergaulan bebas.

Kami prihatin dan kecewa dengan pernyataan tersebut karena selain bertentangan dengan paparan narasumber sebelumnya juga kontraproduktif dengan semangat pembelaan terhadap hak-hak pekerja migran di Luar Negeri (mayoritas adalah perempuan) menjadi salah satu mandat SATGAS TKI. Pernyataan tersebut menegaskan ketidakpahaman pada pendekatan HAM, keadilan gender, perspektif korban dalam penangan kasus-kasus pekeja migran. Padahal pada 12 April 2012 Indonesia baru meratifikasi konvensi migrant 1990.

Dengan persepektif Ketua SATGAS TKI yang demikian kami meragukan bahwa SATGAS dapat berkontribusi dalam perbaikan system perlindungan hak-hak buruh migrant Indonesia, revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kami Menyatakan:

1. Ketua SATGAS untuk meminta maaf secara terbuka terutama kepada buruh migran yang buruh migran yang saat ini mengalami ancaman hukuman mati dan keluarganya

2. Meningkatkan kimerja SATGAS dengan penekanan pada pendekatan HAM dan Keadilaan Gender serta mengutamakan perspektif korban dan menghindari sikap, carapandang dan tindakan yang cenderung menyalahkan korban .

Jakarta, 29 Mei 2012

Peserta Sosialisasi tentang Penyempurnaan Proses Penyediaan dan Penempatan TKI di Luar Negeri serta Perlindungan WNI di Luar Negeri:

Acah, orang tua Karsih (pekerja migrant yang terancam hukuman mati) Ari Sunarijati (FSPSI Reformasi) Benhard Nababan (Gasbiindo) Bobi (SBMI Karawang) Cakra (SBMI Karawang) Herman (SBMI Karawang) Jejen Nurjanah (DP SBMI) Lily Pujiati (Peduli Buruh Migran) Nasihin (SBMI Karawang) Roy (SBMI Bekasi) Siti Zubaidah (SBMI Karawang) Thaufiek Zulbahary (Solidaritas Perempuan) Yohanna T Wardhani (KAPAL Perempuan) Yuni (IWORK)

Kontak Person : Thaufik Z. (08121934205); Ari S. (0812813110); Yohanna (081382887689)

Foto: VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

Leave a Reply