Pernyataan Bersama Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARRAK 1990)

Pernyataan Bersama Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARRAK 1990)
atas Pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Internastional mengenai Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya:
‘Ratifikasi, Langkah Awal Membangun Kebijakan Nasional tentang Perlindungan Buruh Migran’

Pada hari Rabu 12 April, tepatnya pukul 11.32 WIB DPR mengesahkan RUU Ratifikasi Konvensi Internastional mengenai Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990). , Dengan demikian Indonesia menjadi negara pihak ke 46 negara dari Konvensi ini di dunia dan negara pihak ke- 2 di antara Negara anggota ASEAN setelah Filipina.

Kami menyambut baik pengesahan ini dan mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung percepatan proses pembahasan RUU ini, baik seluruh masyarakat sipil, buruh migrant dan anggota keluarganya, juga pemerintah dan DPR.

Hal selanjutnya yang menjadi harapan kami kepada pemerintah adalah agar Konvensi Migran 1990 segera diimplementasikan untuk sebesar-besarnya meningkatkan perlindungan hak-hak buruh migrant dan anggota keluarganya di setiap tahap migrasi (pra-penempatan, di tempat kerja, tahap kepulangan) secara komprehensif. Kami mendukung pernyataan yang disampaikan dalam pidato akhir Menterl Luar Negeri, Marti Natalegawa, dalam sidang paripurna DPR tersebut, bahwa setelah ratifikasi Konvensi ini, adalah menjadi kewajiban negara untuk melakukan harmonisasi kebijakan nasional. Selain itu, ratifikasi Konvensi Migran 1990 perlu disikapi oleh pemerintah untuk menguatkan posisi tawar Indonesia dengan Negara tujuan termasuk dalam pembuatan berbagai kesepakatan atau perjanjian dengan Negara tujuan sehingga betul-betul dapat menjamin perlindungan hak-hak buruh migrant Indonesia. Selain itu, masyarakat, buruh migrant dan keluarganya dan semua pihak terkait termasuk pemerintah juga perlu didorong untuk terbagun pemahamannya mengenai isi dan manfaat dari Konvensi ini.

Oleh karena itu, ARRAK 90 meminta:

1. DPR mempercepat proses pembahasan Revisi UU No. 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) dengan mengacu seluruhnya kepada Konvensi ini.

2. Pemerintah segera merubah paradigma lama dalam system penempatan buruh migrant yang mengkomodifikasi ke arah perlindungan hak-hak buruh migrant dan keluarganya secara komprehensif dengan menekankan pada pendekatan HAM dan berperspektif gender.

3. Pemerintah dan seluruh komponen masyarat sipil untuk bersama-sama melakukan sosialisasi tentang isi dari Konvensi ini sebagai langkah awal peningkatan pemahaman buruh migrant dan keluarganya mengenai hak-hak mereka.

4. Pemerintah Indonesia sebagai Negara anggota ASEAN yang sudah meratifikasi Konvensi Migran meguatkan posisi tawarnya untuk mempercepat proses pembentukan instrument ASEAN mengenai Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran.

Hormat kami,
Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARRAK 1990)

Kontak Person:
Thaufiek Zulbahary (08121934205), Ali Akbar Tanjung (081286356456)

Anggota ARRAK ’90:
Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Ardanary Institut, CWGI, Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), Human Rights Working Group (HRWG), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), IWORK, KOHATI, Jala PRT, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau-KWI, Migrant Care, Peduli Buruh Migran, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK), Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC), Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB), Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek, Perkumpulan Praxis, FSPSI Reformasi, Yayasan Genta Surabaya, TURC

Sekretariat:
Kantor Human Rights Working Groups
Jiwasraya Building
Jalan RP. Soeroso No. 41 Gondangdia
Telp. 70733505

Foto: Aksi ARRAK 90, JARI PTKLN, JALA PRT menuntut Ratifikasi Konvensi Migran di DPR, 9 April 2012 (Peduli Buruh Migran)

Comments
  1. Anonymous

Leave a Reply