Indonesia Benahi Pengiriman TKI ke Malaysia

TEMPO Interaktif, Jakarta – Koordinator Peduli Buruh Migran, Lily Pujiati, mendukung dibukanya kembali pengiriman TKI ke Malaysia dengan catatan ada pembenahan. Pemerintah bersama Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) harus memperbaiki sistem pembinaan dan pengawasan sejak prapenempatan sampai penempatan. “Pemerintah kedua negara juga harus memberikan jaminan kepada TKI,” kata Lily, Kamis, 13 Oktober 2011.

Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pengiriman kembali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia akan ditandatangani Kamis, 13 Oktober 2011. Penandatanganan MoU pemberlakuan kembali pengiriman TKI ke Malaysia ini dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) sore ini sekitar pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dijadwalkan hadir.

Lily berharap MoU tersebut bisa menekan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan majikan maupun PPTKI terhadap TKI. Menurutnya, bentuk pelanggaran lainnya berupa kekerasan dan penganiayaan. “Yang paling banyak terjadi adalah pemutusan hubungan kerja sepihak dan pemberian upah yang tidak layak,” ucap aktivis buruh bekas TKI ini.

Malaysia masih menjadi tujuan tempat mencari nafkah para pekerja di Indonesia. Peduli Buruh Migran menyebutkan lebih dari 60 persen TKI selama ini memilih Malaysia sebagai negara tujuan. Dalam sebulan ada lebih dari 500 calon TKI yang berangkat ke Negeri Jiran itu.

Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari menyatakan pemerintah mengundang 38 bupati/walikota dan beberapa gubernur yang wilayahnya jadi kantong TKI. “Mereka dilibatkan untuk MoU dengan sekitar 500 PPTKI yang melayani pengiriman TKI ke Malaysia,” katanya.

Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia sekitar dua tahun karena banyaknya kasus TKI, seperti penganiayaan, pemutusan hubungan kerja sepihak, serta pemalsuan dokumen. “Setelah penandatanganan MoU, kami masih menata kembali. Harus ada gentlemen agreement untuk menghindari pelanggaran dan penerapan sanksinya,” tutur bekas aktivis buruh ini.

ISHOMUDDIN

TEMPO Interaktif, 13 Oktober 2011

Leave a Reply