DPR Minta Arab Saudi Ampuni TKI

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat membantu pemerintah membebaskan dua tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Dewan segera menyurati parlemen dan raja negeri di Jazirah Arab itu. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan rencana membantu pemerintah ini sudah diputuskan dalam rapat pimpinan Dewan dua hari lalu. “Pemerintah Saudi kami minta ikut membantu menjaga hubungan persahabatan dengan Indonesia,” kata Priyo di gedung Dewan, Senayan Jakarta, kemarin.

Surat itu untuk membantu membebaskan Tuti Tursilawati asal Majalengka, Jawa Barat, dan Satinah binti Djumadi, warga Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka sedang menghadapi vonis pancung. Kabar Tuti bakal dieksekusi mati diketahui keluarganya sekitar sepekan lalu. Tuti, 27 tahun, mulai bekerja di Arab Saudi pada 2010. Ia dijatuhi hukuman mati karena membunuh majikannya.

Adapun kabar vonis mati buat Satinah diterima keluarganya pada Maret lalu. Menurut Paeri, kakak Satinah, adiknya membunuh majikannya karena membela diri. Satinah, kata Paeri, menjadi korban kekerasan. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia telah mengirim surat ke pemerintah Arab Saudi untuk meminta penangguhan.

Priyo kecewa terhadap lambannya pemerintah dalam menyelamatkan nasib TKI. Ia meminta pemerintah segera memanfaatkan sisa waktu. “Ini masih ada waktu sampai setelah Idul Adha,” katanya. Senada dengan Priyo, Koordinator Peduli Buruh Migran Lily Pujiati berharap pemerintah terus membenahi sistem pembinaan dan pengawasan terhadap TKI. Ia juga mendesak pemerintah agar menindak tegas perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia yang melanggar.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan setidaknya 26 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati di Arab Saudi. Lima di antaranya telah dijatuhi vonis, yaitu Tuti Tursilawati, Satinah, Siti Zaenab, Aminah, dan Darmawati. Ia kecewa karena sebenarnya Arab Saudi sudah diminta menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional oleh Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapuskan hukuman mati.

Menurut Anis, pemerintah Indonesia harus menggunakan momentum dari seruan PBB tersebut. Upaya pembebasan, terutama bagi lima buruh migran yang sudah dijatuhi vonis, harus segera dilakukan. “Khususnya Tuti Tursilawati yang segera dieksekusi mati,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Oktober lalu juga sudah mengirim surat kepada pemerintah Arab Saudi. Namun, menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, hingga kemarin belum ada jawaban. “Belum ada balasan,” kata Marty. Kini, menurut dia, pemerintah Indonesia hanya bisa menggantungkan harapan kepada pemberian maaf dari keluarga majikan agar batal dipancung. “Pada pengadilan Arab Saudi, hilangnya nyawa dibayar dengan nyawa,” ujar Marty menambahkan. Pemerintah, kata dia, berkomitmen mencegah hukuman pancung itu.l FEBRIYAN | ATMI P | ISHOMUDDIN | RIRIN A | SUNUDYANTORO

Sumber:
Koran Tempo, 14 Oktober 2011
korantempo.com

Leave a Reply