Migrant Day: UU Perlindungan TKI di luar negeri didesak direvisi


Jakarta – Lembaga swadaya masyarakat pegiat perlindungan tenaga kerja mendesak revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Migran Internasional ((International Migrant Day 2010), mereka melakukan long march dan aksi teatrikal dari Patung Kuda menuju Bundaran HI, Jakarta.

“Sistem penempatan buruh migran selama ini tidak memberikan jaminan perlindungan kepada buruh migran. Tidak diakuinya PRT sebagai pekerjaan telah menempatkan buruh migran dan PRT tidak ubahnya sebagai budak,” kata anggota koalisi, Lili Pujiati, di Jakarta, Sabtu (18/12).

Dalam aksinya, terdapat pertunjukan teater yang memperlihatkan seorang buruh migran di kerangkeng dan terbelenggu. Serta bola dunia yang menunjukan arus globalisasi yang semakin kuat.

Menurut dia, situasi saat ini menggambarkan bahwa pekerja rumah tangga, di dalam dan di luar negeri menghadapi situasi kerja yang serupa. Globalisasi tidak membuat keadaan PRT di dalam dan di luar negeri lebih baik, malahan justru membuka jalan perdagangan manusia.

“Situasi ini yang harus menjadi perhatian dalam memperingati International Migrant Day 2010, praktik perbudakan terjadi dan menemukan bentuk baru di era globalisasi. Indonesia sebagai salah satu negara asal buruh migran, seharusnya mengambil peran besar untuk menghentikan perbudakan,” jelas dia.

Ia mencontohkan, buruh migran Indonesia bernama Sumiati diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi oleh majikannya. Begitu juga halnya dengan Kikim Komalasari yang ditemukan meninggal di tong sampah setelah sebelumnya diperkosa di Arab Saudi pada bulan November 2010, dan ratusan buruh migran Indonesia telantar di bawah jembatan layang di Arab Saudi.

Lebih jauh, ia menilai belum ada langkah serius dari pemerintah dan DPR. Hal ini terbukti dengan, Pertama, Pemerintah dan DPR RI enggan untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya; Kedua, Pemerintah tidak mendukung usulan Konvensi PRT; Ketiga, DPR dan Pemerintah menggantung pembahasan RUU PRT; dan Keempat, DPR dan Pemerintah melakukan revisi UU 39/2004 tentang PPTKLN tanpa mengedepankan perlindungan hak-hak buruh migran dan justru memberi jalan bagi bisnis migrasi.

“Untuk itu, pada peringatan Hari Buruh Migran Internasional tahun 2010, kami jaringan buruh migran, masyarakat sipil dan pemerhati hak-hak PRT dan buruh migran Indonesia menuntut Pemerintah dan DPR untuk segera mengambil langkah konkrit,” jelasnya. “indikator utama komitmen Negara menghapuskan perbudakan, adalah peraturan perundang-undangannya,”
(haz)

18 Desember 2010
Khresna Guntarto

Sumber: Primair Online.com

Foto: Raymond (Peduli Buruh Migran-Arrak 90)

Leave a Reply