Kesepakatan RI-Malaysia : Jangan Cuma di Atas Kertas


JAKARTA—Pasca penandatanganan nota kesepakatan Indonesia- Malaysia mengenai perlindungan tenaga kerja informal Indonesia dengan Malaysia, diharapkan tak cuma sebatas di atas kertas semata. Pemerintah, lewat Konsulat Jenderal di Malaysia harus bersikap proaktif terlibat dalam penanganan buruh migran. Kebanyakan kasus buruh migran informal yang terjadi di Malaysia akibat lambannya konsulat jenderal merespon setiap kasus yang terjadi.

Menurut Lily Pujiati, Koordinator Operasional Peduli Buruh Migran, penandatanganan nota kesepakatan tersebut, harus disikapi secara kritis. Meski mengakui adanya sejumlah kemajuan yang cukup signifikan dalam nota kesepakatan tersebut, sejumlah kasus yang menimpa buruh migran informal di Malaysia, banyak disebabkan lemah dan tidak optimalnya kerja konsulat jenderal di Malaysia. “ Jika sudah ribut-ribut di tanah air, baru konjen bereaksi. Kalau tidak ya biasanya kasusnya juga menguap begitu saja, “ jelasnya.

Lily juga menyoroti perlunya pembenahan sistem pengiriman tenaga kerja ke luar negeri . Lembaga dan badan negara yang selama ini berfungsi sebagai pelaksana, ternyata tidak menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. “ Jika memang serius, benahi juga dong sistem yang selama ini dijalankan. Mulai dari pemberangkatan sampai kedatangan para buruh migran di tanah air, “ tandasnya.

Liliy juga mengingatkan persoalan buruh migran ilegal yang terdeportasi dari Malayisa. Setiap minggunya ratusan buruh migran tersebut dipulangkan dengan kondisi yang mengenaskan . ” Ini juga persoalan serius yang harus mendapat perhatian , ” jelasnya

Nota kesepahaman perlindungan tenaga kerja Indonesia informal dengan Malaysia, akhirnya di tandatangai setelah tarik ulur dan negoisasi alot selama sepuluh bulan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Datok Seri Hishamudin Tun Hussein menandatangani surat perjanjian (letter of intent/LOI) perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) informal pembantu rumah tangga (PRT) di Selangor, Malaysia, Selasa (18/5). Hadir dalam kesepakatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Datok Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak.

Presiden Yudhoyono mengatakan, LOI merupakan jembatan menuju tercapainya nota kesepahaman (MOU) baru antara Indonesia dan Malaysia tentang perlindungan TKI informal.

Dalam waktu dua bulan ke depan, Pemerintah Indonesia berjanji akan membenahi sistem penempatan TKI ke Malaysia dan menyusun MOU baru sehingga moratorium penempatan TKI informal PRT ke Malaysia sejak 25 Juni 2009 dapat diakhiri.

Presiden menyatakan akan memberikan fasilitas KUR bagi TKI untuk kebutuhan biaya penempatan. Presiden juga mengakui masih ada praktik penyelewengan yang merugikan TKI, seperti pemalsuan dokumen dan calo pengiriman TKI.

Muhaimin sendiri menjelaskan, perjanjian ini memiliki substansi yang sama dengan naskah MOU. ”Yang penting ada kesamaan pandangan untuk melindungi TKI,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menegaskan, penandatanganan LOI menunjukkan keseriusan Malaysia dalam melindungi TKI informal PRT. Hasil ini membawa banyak kemajuan bagi Indonesia.

Dua hal yang masih menjadi ganjalan penyelesaian MOU adalah gaji awal dengan masa kerja nol tahun dan struktur biaya penempatan. Malaysia tidak mengatur upah minimum seperti Indonesia dan menyerahkan soal itu kepada mekanisme pasar.

Namun, kendala ini dapat diatasi dengan salah satu poin perjanjian, yakni kedua negara wajib mengawasi kontrak kerja antara pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) dan agen pekerja asing di Malaysia. ”Jadi, kita harus punya patokan standar minimum. Kalau kami inginnya 700 ringgit (setara Rp 1,8 juta) per bulan,” kata Muhaimin.

Saat ini, TKI PRT masih bergaji 400-500 ringgit per bulan. Jumlah itu jauh di bawah pekerja migran sektor serupa asal Filipina yang bisa mencapai 400 dollar AS.

Hingga kini, diperkirakan ada 2,2 juta Buruh Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dan 1 juta di antaranya tidak memiliki dokumen resmi. Melalui perjanjian diharapkan dapat menjadi alasan kuat pemerintah Indonesia untuk meminta jaminan serupa dari negara penempatan di Timur Tengah.

Indonesia mengirim 25.000 buruh migrant per bulan ke Malaysia dengan 5.000 orang di antaranya bekerja di sektor informal. [ghe]

Foto : Antara

Leave a Reply