Memangkas Sindikat Perdagangan Orang


Oleh
Lily Pujiati

JAKARTA – Secercah harapan untuk memangkas sindikat perdagangan-orang datang juga dari Senayan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sebuah langkah maju untuk memerangi kasus perdagangan orang (trafficking) di negeri ini yang terbilang cukup tinggi.

Menurut organisasi dunia yang menangani masalah anak, United Nations Emergency Children’s Fund (UNICEF), rata-rata setiap tahun seratus ribu perempuan, dan anak-anak Indonesia telah diperdagangkan oleh sindikat perdagangan orang. Kemudian data International Organization for Migration menyebutkan, antara Maret 2005 hingga Juli 2006 ada 1.231 warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Dari jumlah tersebut, 55 persen korban dieksploitasi di sektor PRT, 21 persen di sektor pelacuran paksa, 18,4 persen di sektor pekerjaan formal, 5 persen dieksploitasi pada tahap transit (khusus pekerja ), 0,6 persen perdagangan bayi. Ironisnya, dari sejumlah kasus tersebut yang dibawa ke meja pengadilan secara nasional kurang dari 1 persen saja.

Mirisnya, praktik perdagangan orang ini selalu menggunakan kedok pengerahan dan penempatan buruh migran. Hal ini dapat terjadi karena aturan hukum untuk kejahatan jenis ini memang lemah. Aparat hukum biasanya hanya mengacu pada Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Celakanya, pasal tersebut justru tidak mengatur secara rinci kejahatan ini. Hanya disebutkan bahwa perdagangan wanita, dan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam pidana penjara paling lama enam tahun penjara.

Bagi para buruh migran, berharap mendapat perlindungan hukum yang layak atas tindak perdagangan orang lewat UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ternyata tidak bisa maksimal. Bahkan untuk persoalan yang sebenarnya cukup ringan, seperti kasus penipuan tenaga kerja di luar negeri, undang-undang ini ternyata tak mampu menjangkau semua lingkaran yang terlibat. Selain itu, ringannya sanksi serta tidak jelasnya pertanggungjawaban atas setiap kasus yang menimpa buruh migran, membuat para pelaku perdagangan orang tidak pernah jera.

Langkah maju ini patut disyukuri. Setelah setahun mengendap untuk kemudian diundangkan, UU PTPPO ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang seharusnya dituntut sebagai tindak pidana perdagangan orang. Dengan acuan tersebut, praktik perdagangan orang tidak bisa lagi berlindung di balik kebijakan resmi negara.

Tengok saja, definisi perdagangan orang yang tercantum dalam Bab I Pasal 1 UU PTPPO yang secara jelas menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Sangat Berarti
UU PTPPO menjadi sangat berarti bagi kalangan buruh migran yang selama ini menjadi objek dan saran utama sindikat perdagangan orang. Undang-Undang ini mampu menjerat siapa pun yang terlibat perdagangan orang, baik untuk dijadikan pelacur maupun dieksploitasi sebagai tenaga kerja, untuk dijebloskan ke bui. Mereka yang hanya membujuk, menyimpan, menyekap, memakai, atau sekadar sebagai sopir yang mengangkut para korban, dapat ikut terkena hukuman pidana. Termasuk para calo dan oknum petugas kelurahan yang mengeluarkan KTP palsu juga tidak luput dari jaring undang-undang perdagangan orang ini.

Dibandingkan dengan KUHP, hukuman untuk mereka yang terlibat perdagangan orang akan jauh lebih berat. Selain ada hukuman minimal, yakni tiga tahun penjara dan denda Rp 20 juta, pelaku bisa dipenjara hingga seumur hidup dan denda sampai Rp 5 miliar. Jika kejahatan itu menyangkut korporasi, selain hukuman pidana, denda ditetapkan berlipat sampai tiga kali. Pemerintah juga diberi wewenang mencabut izin usaha perusahaan pelaku kejahatan. Tak hanya itu, kini para korban perdagangan orang pun akan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Sudah selayaknya bila UU PTPPO segera dilengkapi dengan implementasinya sehingga aparat pemerintah yang berada di lapangan dapat bekerja maksimal. Selain itu, masyarakat luas pun akan semakin memahamai secara rinci dan mendalam apa saja yang dikategorikan dengan perdagangan orang. Apa pun dalihnya, perdagangan orang adalah kejahatan yang tidak termaafkan karena merusak harkat kita sebagai manusia dan bangsa. n

Penulis adalah Koordinator Peduli Buruh Migran.

Sinar Harapan, 13 Februari 2009

Foto:Peduli Buruh Migran

Comments
  1. Parjoko MD

Leave a Reply